Buletin Nasional. Ditahannya Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan dalam kasus korupsi terkait investasi perusahaan di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009 ini bisa jadi momok menakutkan bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya Migas dalam rangka menambah cadangan migas nasional.

“Kalau risiko bisnisnya (Blok Migas) seperti ini (ditahan karena ada kerugian), orang ngga bakalan lagi ada yang berani mengambil risiko bisnis yang seperti ini,” jelas Mantan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu saat dihubungi.

Mantan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu mengatakan kegagalan eksplorasi blok migas yang tak sesuai ekspektasi adalah murni risiko bisnis. Namun, lain ceritanya apabila ada ‘hengki pengki’ alias kick back terhadap pelaksanaan proyek.

“Saya berpendapat bahwa ini adalah risiko bisnis. Kalau karena ada kick back ya bukan risiko lagi itu kena,” jelasnya.

Dia menuturkan tiga hal seseorang dapat dikatakan korupsi apabila melanggar aturan, merugikan negara, dan merugikan diri sendiri serta orang lain. Namun, Said mengaku ia tidak melihat ada aturan yang dilanggar. Apalagi jika hanya ada satu komisaris yang tidak menyetujui proyek tersebut.

“Nah itu yang dilanggar kalau itu saya nggak tau aturan mana yang dilanggar,” tuturnya.

Harian Press. Terhitung hingga September 2018, PT Pertamina Geothermal Energi (PGE) sudah merealisasikan investasi panas bumi mencapai USD221,6 juta. Realisasi investasi tersebut sebesar 80% dari target tahun ini sebesar USD227 juta.

“Mudah-mudahan bisa terealisasi semua, paling tidak di atas 90%. Investasi untuk pengeboran sumur dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi,” kata Direktur Utama PGE Ali Mundakir, di Jakarta, Minggu (4/11/2018).

Menurut dia tahun ini sesuai rencana terdapat 99 sumur yang akan dibor oleh PGE. Rata-rata anak usaha PT Pertamina (Persero) di sektor panas bumi ini melakukan pengeboran dengan kedalaman 3.000 meter di bawah permukaan tanah. “Kalau selama ini sumur panas bumi berada di kedalaman 400-500 meter maka kami sedang mengembangkan sumur sedalam 3.000 meter dari permukaan tanah. Ini langkah baru yang dilakukan PGE,” jelasnya.

Sedangkan untuk pengembangan PLTP, PGE sedang menyesaikan PLTP Lumut Balai Unit 1 berkapasitas 1×55 megawatt (MW) di Muara Enim, Sumatera Selatan. Adapun kemajuannya saat ini telah mencapai 99% dari target.

“Rencananya PLTP Lumut Balai Unit 1 paling lambat awal tahun depan sudah beroperasi. Setelah itu nanti disusul PLTP Lumut Balai Unit 2 dengan kapasitas yang sama. RPLTP Lumut Balai Unit 2 diharapkan juga bisa selesai tahun depan,” kata Ali.

Tidak berhenti di situ, PGE juga akan mengembangkan PLTP Lumut Balai Unit 3 dengan kapasitas sama yaitu 1×55 MW. Rencananya PLTP Lumut Balai Unit 3 dapat beroperasi secara komersial (commercial operation date/COD) pada 2022. Sementara PLTP Lumut Balai Unit 4 ditargetkan COD pada 2024.

Saat ini PGE memiliki 12 wilayah kerja panas bumi (WKP) dengan total kapasitas PLTP sebesar 437 MW. Hingga 2019 mendatang, total kapasitas PLTP dari PGE mendekati 900 MW.
?
Sejak tahun 2017 PGE menggarap tujuh proyek panas bumi, yaitu, Sungai Penuh upstream project 1×55 MW dengan target beroperasi 2020. PLTP Hululais upstream project 2×55 MW dengan target beroperasi 2019 untuk unit 1 dan 2021 PLTP Hululais Unit 2. Kemudian PLTP Ulubelu total project 2×55 MW yang beroperasi 3 Juli 2016 untuk unit 3 dan Juni 2017 untuk unit 4.

“Sementara PLTP Karaha total kapasitas 1×30 MW target COD Juni 2017. Serta Lahendong Unit 5 dan 6 dengan total kapasitas 2x20MW, COD pada 15 September 2016 untuk unit 5 dan 9 Desember 2016 unit 6,” kata dia.

Pihaknya optismistis realisasi investasi panas bumi tahun ini dapat mencapai target walaupun terdapat sejumlah kendala. Adapun kendala tersebut antara lain tertundanya pengembangan dua sumur ?di WKP Lahendong dan WKP Tompaso, Sulawesi Utara. Penundaan pengeboran karena PGE belum mendapat hasil dari pengeboran sumur sebelumnya.

Ali mengatakan, kendala lainnya, kebutuhan pembangkit PLN dari panas bumi juga berkurang. Selain itu sumur di PLTP Karaha juga mengalami perbaikan.

Sementar itu, Direktur Panas Bumi pada Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ida Nuryatin Finahari optimistis realisasi investasi panas bumi tahun ini dapat mencapai target yaitu sekitar USD1,2 miliar walaupun terhambat karena penundaan pengeboran sumur oleh sejumlah kontraktor. Dia beralasan target investasi panas bumi akan tercapai karena masih banyak investor ingin menanamkan modalnya di sektor panas bumi.

“Memang ada mundur dari jadwal tapi akhir tahun akan on track untuk panas bumi,” tandasnya.

Pojok Pos. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong lahirnya para wirausaha muda di sektor industri kreatif yang diyakini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Upaya ini juga untuk mengambil peluang dari momentum bonus demografi yang akan dinikmati Indonesia pada 2030.

“Pada tahun 2030 nanti, Indonesia diprediksi mengalami masa bonus demografi, yakni penduduk usia produktif mencapai 64% dari total jumlah penduduk sebesar 297 juta jiwa. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan pengusaha-pengusaha muda yang juga siap menghadapi era revolusi industri 4.0,” kata Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin, Gati Wibawaningsih di Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Industri kreatif di Indonesia mencatatkan kontribusi yang terus meningkat terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2015, sektor ini menyumbang sebesar Rp852 triliun, sedangkan pada 2016 mencapai Rp923 triliun, dan bertambah menjadi Rp990 triliun di 2017. Tahun 2018 diproyeksi tembus hingga Rp1.000 triliun.

Tercatat ada tiga subsektor yang memberikan sumbangsih besar terhadap ekonomi kreatif, yakni industri kuliner sebesar 41,69%, disusul industri fashion sebesar 18,15% dan industri kriya sebesar 15,70%. Dalam upaya pengembangan industri kreatif nasional, Kemenperin memiliki tugas untuk fokus membina subsektor kriya, fesyen, film, animasi dan video, serta aplikasi dan pengembangan permainan.

Dalam rangka menyiapkan pengusaha muda di bidang ekonomi kreatif, Direktorat Jenderal IKM melalui Bali Creative Industry Center (BCIC) melaksanakan program Creative Business Incubator (CBI). Kali ini, program difokuskan pada pemberian pelatihan dan bimbingan untuk wirausaha muda sektor industri kriya dan fashion.

Gati menjelaskan, dalam pelaksanaan CBI tahun 2018, Ditjen IKM Kemenperin menggandeng Business Venturing and Development Institute (BVDI) Prasetya Mulya. Proses rekrutmen dilaksanakan secara terbuka melalui media sosial dan program Creative Talk dengan mengundang pelaku industri kreatif seperti Brodo, Duanyam, Antea Tigra, Ni Luh Djelantik, Angel Investor Network Indonesia (ANGIN) dan perwakilan dari BVDI Prasetya Mulya.

“Pelaku usaha kreatif yang mendaftar program ini sebanyak 425 orang, kemudian dilakukan seleksi untuk mendapatkan 49 orang yang memasuki tahap wawancara baik secara offline ataupun online dan kemudian dipilih sebanyak 26 pengusaha muda terbaik yang mengikuti program ini,” paparnya.
Sebanyak 26 pelaku IKM kreatif pemula yang mengikuti program ini, berasal dari wilayah Jabodetabek, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Mereka akan mendapat materi mengenai pengembangan bisnis.

“Tahapan ini cukup krusial mengingat banyak pelaku usaha kreatif pemula yang sudah mampu menjalankan usahanya namun masih mengalami kendala ketika akan meningkatkan kapasitas usahanya,” imbuhnya.

Adapun program ini akan dilaksanakan dalam dua tahap, yakni dilakukan melalui sesi camp di Jakarta mulai tanggal 21 Oktober sampai 15 Desember 2018 dan program pendampingan (coaching) yang bakal digelar pada tahun 2019 selama satu tahun.

Menurut Gati, langkah strategis ini merupakan wujud kolaborasi antara pemerintah, pengusaha dan akademisi dalam perencanaan dan pelaksanaan programnya.

Kanal Utama. PT PLN (Persero) memperoleh kredit sindikasi senilai USD1,62 miliar dari 20 bank internasional yang penandatanganan perjanjian fasilitas pinjamannya (Syndicated Loan Facilities) dilakukan pada 25 Oktober lalu. Pinjaman melalui sindikasi internasional yang merupakan debut perdana PLN ini menuai sukses, ditandai dengan kelebihan penawaran (oversubscribe) dalam proses sindikasi tersebut.

“Ini adalah fasilitas offshore sindikasi USD pertama kalinya untuk PLN dan merupakan tonggak sejarah baru bagi perusahaan, sebagai bukti bahwa perusahaan memiliki diversifikasi sumber-sumber pendanaan yang beragam,” ungkap Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto dalam siaran pers yang diterima, Minggu (4/11/2018).

Proses sindikasi pinjaman yang direspons dengan sangat baik oleh pasar keuangan dengan harga yang sangat kompetitif di tengah situasi pasar sedang bergejolak seperti saat ini menurutnya memberikan sinyal bahwa pasar keuangan internasional sangat mempercayai profil kredit PLN.

“Tim PLN dan  MLABs, dikoordinasi oleh SMBC, bekerja keras untuk memastikan pelaksanaan transaksi ini sehingga berjalan tanpa hambatan dan kami sangat senang dengan dukungan yang diberikan oleh semua bank yang berpartisipasi. Kami percaya ini adalah bukti kuat bahwa profil kredit  PLN dan Indonesia sangat baik ,” imbuh Sarwono.

Fasilitas pinjaman ini terdiri dari fasilitas pinjaman berjangka (Term Loan Facility) senilai USD1,32 miliar dengan tenor lima tahun dan Revolving Credit Facility senilai USD300 juta dengan tenor 3 tahun. Total fasilitas pinjaman sebesar USD1,62 miliar ini meningkat dari jumlah komitmen awal pihak bank sebesar USD1,5 miliar, sebagai hasil dari proses sindikasi yang sangat sukses.

Adapun fasilitas pinjaman ini mendapat lebih dari USD2 miliar komitmen, sehingga PLN berhasil mengeksekusi  opsi green-shoe (tambahan atau upsize dari komitmen awal) sehingga meningkatkan jumlah fasilitas menjadi USD1,62 miliar.

Proses sindikasi untuk transaksi ini diluncurkan pada tanggal 3 Juli 2018, ditandai dengan roadshow ke beberapa bank di Singapura dan Tokyo. Pada 8 Juni 2018, PLN menunjuk beberapa bank internasional  yang terdiri dari Australia And New Zealand Banking Group Limited (ANZ), Bank of China (Hong Kong) Limited (BOC), Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd, Mizuho Bank, Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC), Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (SMBC)/PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) , dan United Overseas Bank Limited (UOB) sebagai Mandated Lead Arranger & Bookrunners (MLABs).

Sebagai perusahaan besar di Indonesia, PLN sudah memiliki peringkat utang (credit rating) internasional yaitu Baa2 (Moody’s), BBB (Fitch Ratings), dan BBB- (Standard & Poor’s) dimana peringkat tersebut sama dengan peringkat utang pemerintah Indonesia.  “Peringkat PLN yang sudah layak investasi (investment grade) tersebut memberikan bukti bahwa PLN semakin dipercaya oleh pasar keuangan dalam mengelola kewajiban-kewajibannya,” tandas Sarwono.

Pojok Nasional. Pengelolaan Pelabuhan Marunda butuh solusi yang adil untuk semua pihak. Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso berpendapat bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah meski telah berganti, harus tetap bertujuan menguntungkan semua pihak. Dia juga mengaku masih harus melacak perjanjian yang terjadi pada 2004 tersebut.

Menurutnya setiap masa kepemimpinan terdapat situasi dan kondisi berbeda, yang mengharuskan pejabat merevisi kebijakan, dan juga meninjau kepentingan semua pihak. “Seharusnya sengketa diselesaikan secara win win solution, jangan ada yang merasa dirugikan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (24/10).

Adapun sengketa antara PT Kawasan Berikat Nusantara dan PT Karya Citra Nusantara, bermula dari izin kerja sama yang ditandatangani Laksamana Sukardi dan Sutiyoso saat menjabat pada 2004. PT Kawasan Berikat Nusantara merupakan perseroan yang dimiliki bersama antara Kementerian BUMN dan Gubernur DKI Jakarta. Terkini, PT Kawasan Berikat Nusantara terlibat sengketa investasi pengembangan Pelabuhan Marunda dengan mitra swasta PT Karya Tekhnik Utama.

Laksamana Sukardi dan Sutiyoso merupakan dua pejabat yang menandatangani izin dan perjanjian kerja sama antara PT Kawasan Berikat Nusantara dan PT Karya Tekhnik Utama pada 2004. Mereka saat itu menjabat Menteri BUMN dan Gubernur DKI Jakarta.

Laksamana Sukardi mengaku harus kembali membuka dokumen lama terkait sengketa tersebut.
“Saya harus lihat lagi perjanjian itu, pasti ada prosesnya itu,” ujarnya hari ini di Jakarta. Menurutnya, pengembangan kawasan pelabuhan yang dikerjasamakan lebih dari satu dekade itu kini telah berkembang. “Asetnya sudah semakin mahal,” tuturnya
Optimalisasi Pelabuhan Marunda terhambat lantaran ego sektoral yang memicu sengketa hukum. Gugatan yang terjadi berdampak mengganggu produktivitas yang seharusnya dijalankan dari pelabuhan tersebut. Pengelolaan Pelabuhan Marunda sebagai pendukung Pelabuhan Tanjung Priok akan semakin berat.

Saat ini, PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) terlibat sengketa investasi pengembangan Pelabuhan Marunda dengan mitra swasta yaitu PT Karya Tekhnik Utama. KBN adalah perusahaan yang dimiliki bersama antara Kementerian BUMN dan Gubernur DKI Jakarta.

KBN melayangkan gugatan perdata kepada KCN, Kementerian Perhubungan, dan KTU. Putusan PN Jakarta Utara memenangkan gugatan, yang membatalkan konsesi pelabuhan serta klaim seluruh aset KCN oleh KBN.

Pada 2004, PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) mengiklankan tender, di mana PT Karya Teknik Utama (KTU) mendaftar dan mengikuti proses tersebut. Surat perjanjian kerja sama KBN dan KTU pun disusun oleh pemegang saham perseroan, yakni Kementerian BUMN.

Sementara pembentukan anak usaha, PT Karya Citra Nusantara (KCN), mendapatkan restu dari Menteri BUMN melalui surat No.S-528/MBU/2004 tentang izin anak perusahaan bidang Kepelabuhanan pada lahan C-1. Pada poin 2A surat dari Menteri BUMN pada waktu itu, Laksamana Sukardi dinyatakan besarnya saham KBN pada JVC tetap 15%. Walaupun pihak KTU melakukan penambahan investasi pada anak perusahaan.

Rakyat Digital. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong volume ekspor ke pasar notradisional, termasuk Mesir. Perluasan ini diaplikasikan melalui penandatanganan enam nota kesepahaman (MoU) ekspor komoditas Indonesia ke Mesir dengan nilai perdagangan 67,5 juta dolar AS.

Dari total tersebut, 30 juta dolar AS di antaranya dibukukan untuk komoditas kopi. Sementara itu, 20 juta dolar AS untuk produk ban kendaraan oleh perusahaan lain. Sisanya, kontrak pembelian kelapa parut, rempah dan minyak esensial senilai 8 juta dolar AS dan produk etanol serta gliserin senilai 5 juta dolar AS.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjelaskan, Indonesia memiliki hubungan dekat secara historis dengan Mesir. Hanya saja, nilai perdagangan kedua negara masih kecil, yakni di bawah 2 miliar dolar AS. “Mereka (Mesir) mengalami kendala untuk masuk custom karena nggak ada perjanjian,” tuturnya ketika ditemui di acara Trade Expo Indonesia di Tangerang, Kamis (25/10).

Enggar menilai, pasar Mesir memiliki potensi besar dengan 90 juta penduduknya. Tapi, lebih dari itu, Mesir dapat dimanfaatkan Indonesia sebagai hub untuk masuk ke pasar Afrika, Timur Tengah dan Eropa yang memiliki total 1,6 milyar penduduk. Ini seperti yang diingatkan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya di pembukaan TEI 2018.

Banyak produk Indonesia yang bisa dikirim ke pasar Mesir. Selain produk makanan minuman seperti kopi, Enggar menyebutkan, ban kendaraan, palawija dan sawit serta produk turunannya cenderung digemari masyarakat setempat. “Masih banyak lagi produk yang bisa dikembangkan, terutama makanan dan minuman,” ujarnya.

Enggar berencana membuat perjanjian perdagangan dengan Mesir pada tahun depan. Pada awal tahun 2019, ia akan melakukan kunjungan dan mengusulkan membuat kemitraan melalui Preferential Trading Area (PTA). Konsep ini juga akan diberlakukan terhadap negara Tunisia, Mozambik dan Maroko.

Selain PTA, pemerintah Indonesia juga sudah mengajukan Free Trade Agreement (FTA) dan join trade commitment. Enggar menargetkan, tindak lanjutnya bisa dilaksanakan pada awal tahun depan juga. Apabila sudah sepakat melalui perjanjian-perjanjian tersebut, ia memprediksi, nilai perdagangan Indonesia-Mesir dapat meningkat hingga dua kali lipat pada 2020.

Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Mesir Helmy Fauzy mengatakan, ekspor-impor Indonesia ke Mesir pada tahun lalu mencapai 1,5 miliar dolar AS. Indonesia mengalami surplus sekitar delapan persen dengan dominasi komoditas ekspor adalah palm oil dan turunannya, benang serta produk otomotif seperti ban.

Helmy mengakui, persoalan terbesar dalam hubungan perdagangan Indonesia dan Mesir adalah hambatan tarif dan nontarif. Khususnya untuk barang jadi seperti furniture yang pajaknya mencapai 60 persen dan ban 20 persen.

“Akibatnya, harga produk kita di Mesir menjadi lebih mahal dibandingkan negara lain yang punya kerja sama bebas dengan Mesir. Turki, misalnya,” tutur Helmy.

Helmy menyebutkan, kompetitor Indonesia di pasar Mesir adalah kopi Vietnam. Saat ini, kopi Indonesia sudah menguasai 60 persen. Tapi, ketersediaan produk harus tetap dijaga untuk memastikan keinginan masyarakat terus terpenuhi. Harga juga harus kompetitif dari Vietnam yang kini semakin bergerilya mengekspor komoditasnya.

Selain itu, produk alas kaki asal Vietnam dan Cina serta ban dari Korea, Thailand dan Turki juga disebut Helmy sebagai kompetitor Indonesia. Minyak kelapa sawit juga memiliki saingan ketika negara-negara Eropa ingin memasarkan minyak bunga matahari.

Channel Rakyat. Jasa Raharja turut menyampaikan prihatin atas musibah sehubungan dengan kecelakaan pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT-610 PQ LQP yang telah positif dinyatakan jatuh oleh Basarnas di perairan Laut Utara Karawang.

Dimana pesawat Lion Air JT-610 terbang dari Bandar Udara Soekarno Hatta di Cengkareng (CGK) menuju Bandar Udara Depati Amir di Pangkal Pinang (PGK) pada hari Senin, 29 Oktober 2018 pada sekitar pukul 06.33 WIB. Atas tragedi ini, Jasa Raharja menyatakan memberikan hak santunan dan jaminan perawatan bagi yang luka.

“Bahwa berdasarkan UU No 33 dan PMK No. 15 tahun 2017, bagi korban meninggal dunia, Jasa Raharja siap menyerahkan hak santunan sebesar Rp50 juta dan dalam hal korban luka luka, Jasa Raharja akan menjamin biaya perawatan rumah sakit dengan biaya perawatan maksimum Rp25 juta”, ujar Budi Rahardjo selaku Direktur Utama Jasa Raharja, di Jakarta, Senin (29/10/2018).

Atas musibah yang terjadi ini, Jasa Rahaja yang telah menerima laporan, langsung berkoordinasi dengan Basarnas, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dan pihak Lion Air.

Semua bentuk informasi kejadian dan perkembangan  ini dipusatkan di Crisis Center Bandara Dipati Amir Pangkal Pinang, kantor Lion Air Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta dan kantor Basarda DKI Jakarta  untuk memastikan keterjaminan dari para penumpang.

Lensa Fakta. Kementerian Perhubungan menyiapkan 5 (lima) proyek infrastruktur transportasi untuk ditawarkan kepada investor dengan menggunakan skema Kerjasma Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Kelima proyek tersebut menjadi pilot project (proyek percontohan) yang dilakukan Kemenhub untuk menerapkan skema KPBU. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono dalam acara Forum Perhubungan MNC Group dengan tema “Pembiayaan Kreatif Pembangunan Infrastruktur Transportasi Indonesia”, Rabu (7/11) bertempat di Hotel Santika Premiere Gajah Mada.Kelima proyek tersebut adalah Bandara Komodo, Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi, ToD Poris Plawad di Kota Tangerang, Perkeretaapian Makassar-Pare Pare, serta Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Bau-Bau.

“Saat ini kita ingin mendorong KPBU agar betul-betul memberikan ruang terbuka ke swasta. Kemenhub memiliki pilot project KPBU yang telah siap ditawarkan kepada pihak swasta diantaranya Bandara Komodo yang merupakan salah satu dari 10 Destinasi Wisata Indonesia, Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi, ToD Poris Plawad yang merupakan terminal tipe A di Kota Tangerang, Perkeretaapian Makassar-Pare Pare untuk transportasi publik sepanjang 142 km, serta adapula usulan pilot project dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yaitu Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Bau-Bau,” ungkap Sekjen.

Sekjen Djoko mengungkapkan bahwa untuk membangun infrastruktur transportasi, Kementerian Perhubungan membutuhkan biaya lebih dari 1000 Triliun rupiah. Namun, dana APBN sangat terbatas sehingga tidak dapat memenuhi semua proyek yang akan dibangun. Maka dari itu Kementerian Perhubungan mencari sumber daya lain untuk dapat memenuhi kebutuhan ini salah satunya dengan skema Kerjasama Pemeirntah dengan Badan Usaha (KPBU).

“Berangkat dari adanya kebutuhan biaya yang cukup besar untuk infrastruktur ini tentunya kami harus memeikirkan bagaimana untuk menargetkan pembnagunan bisa dicapai salah satunya melalui rekayasa pembiayaan yang kita sebut dengan KPBU yaitu Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha,” ujarnya.

“Hal ini bertujuan untuk memberi peluang dan kesempatan kepada sektor swasta untuk turut mengelola prasarana transportasi. Ini bukanlah untuk menjual asset negara tetapi dalam upaya menekan penggunaan APBN karena kebutuhan pembangunan infrasktruktur transportasi yang sangat besar,” tambahnya.

Disampaikan oleh Sesjen Djoko, bahwa KPBU ini memiliki beberapa metode yang dapat dipilih oleh pihak swasta sebagai investor salah satu metodenya adalah availability payment.

Liputan Digital. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan bahwa belanja untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia masih tertinggal. Dalil dia, alokasi anggaran untuk infrastruktur berperan penting dalam memajukan pembangunan ekonomi di suatu negara.
“Indonesia masih tertinggal soal belanja untuk infrastruktur. Karena kita bicara listrik, energi, bandara dan kita masih perlu investasi,” terang Sri Mulyani di Universitas Indonesia.